Indonesia adopts democracy, which implies that sovereignty is vested while in the people and executed pursuant into a rule of law. The fundamental rule of law is represented during the Indonesian constitution, i.e., the Basic principle Guidelines of 1945 (“1945 Structure”). It divides the facility horizontally by producing a separation of power
produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekua
**Agus Joko Pramono** adalah sosok yang telah meninggalkan jejak penting dalam reformasi akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. Mengawali kariernya sebagai **Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, Agus kemudian menjadi penggerak utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Perjalanan kariernya adalah cerminan